OTT Wali Kota Bekasi, KPK Jelaskan Status Rahmat Effendi Siang Ini

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Bekasi pada Rabu, KPK telah menangkap 12 orang, antara lain, Rahmat Effendi, aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bekasi, dan beberapa pihak swasta.

”Hingga kini pihak yang diamankan masih terus dilakukan permintaan klarifikasi dan  keterangan oleh tim KPK,” ujar Ali.

Baca juga: KPK Tangkap Wali Kota Bekasi dalam OTT, Diduga Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Ali mengungkapkan, OTT kali ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Namun, ia enggan membeberkan detail kasus tersebut. ”Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, untuk sementara ini, informasi terkait OTT di Bekasi yang bisa disampaikan kepada publik masih seperti yang sudah disampaikan Ali. Ia berharap KPK dapat menuntaskan pemeriksaan pada Kamis siang ini.

”Nanti baru diekspose dan siangnya jumpa pers untuk menentukan status para pihak yang diamankan,” ucap Marwata.

Baca juga: Hasil Survei KPK Memprihatinkan, Tjahjo Kumolo Nilai Wajar Jika Bakal Ada OTT Tiap Hari

Sebelumnya, Komisioner Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arie Budhiman, mengungkapkan, berdasarkan catatan KASN, Kota Bekasi berada pada kategori satu atau buruk untuk sistem merit.

Selama 2020-2021, Kota Bekasi tidak memiliki pengaduan terkait netralitas ASN. Namun, ada 26 pengaduan pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode perilaku (NKK) dengan jenis pelanggaran perbuatan tidak menyenangkan (23 kasus), mempersulit pelayanan (2 kasus), dan perbuatan sewenang-wenang (1 kasus). Mereka yang dilaporkan meliputi camat/lurah (20 orang), administrator (3 orang), dan fungsional (3 orang).

Sebanyak 23 laporan ditindaklanjuti, dua laporan tidak perlu ditindaklanjuti, dan satu laporan belum ditindaklanjuti. Arie mengungkapkan, biasanya kasus korupsi tidak berdiri sendiri dan sangat mungkin melibatkan ASN. Menurut Arie, seorang pemimpin bisa jauh dari korupsi apabila memiliki integritas tinggi, bekerja secara profesional, dan memegang aturan main sesuai perundangan.