TNI Butuh Lahan 4.500 Hektar untuk Markas Baru di IKN Nusantara

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, pihaknya akan menghadirkan markas baru berupa komando daerah militer untuk TNI AD, Pangkalan TNI AU, dan Pangkalan TNI L untuk mengiringi pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. TNI juga akan menghadirkan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

”Kira-kira untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (butuh lahan) 4.500 hektar. Kami berharap kalau bisa ada di kawasan perluasan IKN. Adapun di kawasan inti pusat pemerintahan alokasinya 300-380 hektar,” ujar Andika saat berkunjung ke titik nol IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (16/2/2022).

Dalam kunjungan tersebut hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, dan perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Sebetulnya tergantung kesiapan lahan, anggaran, dan percepatan pengadaan barang. Memang kritisnya paling lambat awal semester II-2022 mulai (pembangunan) karena waktu kerjanya hanya tinggal dua tahun.

Dari rancangan tersebut, lahan untuk pangkalan udara dan laut dialokasikan paling besar, yakni sekitar 2.700 hektar. Jenderal bintang empat itu juga berencana mengajukan penambahan personel kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pertahanan di kawasan ibu kota baru.

”Antara 30.000-50.000 personel baru (yang terdiri dari angkatan) darat, laut, dan udara di luar kekuatan TNI saat ini,” katanya.

Penambahan personel itu akan diambil dari semua satuan TNI di seluruh Indonesia yang saat ini sudah bertugas. Adapun untuk mengisi kekurangan personel yang bakal diambil, TNI akan melakukan rekrutmen baru.

Belum ada anggaran

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan sudah menyiapkan desain dan lokasi perkantoran Polri dan TNI. Pihaknya juga masih melakukan pembahasan dengan kedua instansi tersebut untuk menyesuaikan desain dengan kebutuhan.

Pada tahap awal pembangunan di 2022-2024, pihaknya menargetkan sudah melakukan pembangunan konstruksi untuk istana kepresidenan, perkantoran, dan sejumlah infrastruktur dasar. Namun, waktu pembangunan belum bisa dipastikan kapan dimulai karena belum ada alokasi anggaran untuk tahun 2022.

”Sebetulnya tergantung kesiapan lahan, anggaran, dan percepatan pengadaan barang. Memang kritisnya paling lambat awal semester II-2022 mulai (pembangunan) karena waktu kerjanya hanya tinggal dua tahun,” katanya.

Baca juga : Kawasan IKN Nusantara Bakal Mengurangi Wilayah dan Penduduk Kaltim

Untuk pembangunan tahap awal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah mengusulkan anggaran Rp 46 triliun ke Kementerian Keuangan. Namun, dana itu belum dialokasikan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih akan mendiskusikannya lebih detail dengan Kementerian PUPR terkait dana untuk konstruksi awal. Pihaknya belum bisa menjawab rinci terkait anggaran awal pembangunan IKN Nusantara itu. Kementerian Keuangan masih menunggu sejumlah peraturan turunan UU IKN selesai dibuat.

”Ini sudah merupakan prioritas setelah RUU IKN disetujui. Jadi, akan kita selesaikan anggarannya,” kata Suahasil.

Baca juga : ”Bum!” Mortir TNI dan Tentara AS Menggema di Kalimantan Timur