Industri Pengolahan Didorong, Ekspor Bauksit Mentah Dilarang Mulai Juni 2023

Keberhasilan ini akan dilanjutkan dengan penghentian ekspor bahan mentah dari komoditas lain. ”Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” tutur Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Dalam kesempatan itu, Presiden turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Industrialisasi bauksit di dalam negeri ini diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun.

Di awal penghentian ekspor bauksit mentah ini, diakui Presiden Jokowi, akan menyebabkan nilai ekspor menurun. Namun, seperti saat menghentikan ekspor nikel mentah, lanjutnya, lompatan nilai ekspor akan mulai terasa di tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. ”Jadi, saya sampaikan ke menteri, jangan ragu-ragu, jangan bimbang mengenai policy ini, kita harus yakin,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Kembali Serukan Stop Ekspor Bijih Bauksit

Menurut Airlangga, penghentian ekspor bauksit mentah ini mencakup semua jenis bauksit mentah termasuk bijih yang dicuci saja. Semua bijih bauksit harus diproses di Indonesia mulai Juni 2023. Pengaturan ini akan mendorong penghematan dari impor aluminium. Saat ini, Indonesia masih mengimpor aluminium senilai 2 miliar dollar AS pertahun. Setelah hilirisasi, penghematan devisa dari impor aluminium bisa dilakukan.

Saat ini, menurut Airlangga, sudah ada empat fasilitas pemurnian bauksit di dalam negeri dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton. Selain itu, masih ada pembangunan pemurnian bauksit dengan kapasitas input 27,41 juta ton, sedangkan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton.

Adapun cadangan bauksit Indonesia masih 3,2 miliar ton. Cadangan ini diyakini mencukupi untuk fasilitas pemurnian bauksit yang ada di Indonesia. Bahkan, menurut Airlangga, cadangan ini masih bisa untuk 12 smelter (unit untuk ekstraksi bijih logam) lain. Adapun cadangan ini diklaim mencukupi untuk 90 sampai 100 tahun mendatang.

Produk turunan bauksit yang akan disiapkan di dalam negeri antara lain alumina, aluminium, serta pemurnian aluminium ingot yang kemudian bisa menjadi aluminium batangan atau plat. Selain itu, aluminium batangan dan plat bisa digunakan industri lain yang kini sudah ada ekosistemnya di Indonesia, yakni industri permesinan dan industri konstruksi.

Cadangan bauksit Indonesia masih 3,2 miliar ton. Cadangan ini diyakini mencukupi untuk fasilitas pemurnian bauksit yang ada di Indonesia.

Digugat

Sebelum ini, Indonesia sudah menghentikan ekspor bijih nikel sejak 2020. Kebijakan ini pun digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta dinyatakan melanggar ketentuan WTO. Pemerintah Indonesia pun bersiap mengajukan banding.

Terkait kebijakan penghentian ekspor bauksit mentah, Airlangga enggan membahas kemungkinan akan ada gugatan serupa ke WTO. ”Karena ini baru diumumkan, belum ada gugatan, enggak perlu kita bahas dulu. Kita lihat sesuai dengan apa yang berkembang di dunia,” ujarnya.

Baca Juga: Tahun 2025, Inalum Akan Bangun Smelter Baru di Kalimantan Utara

Setelah nikel dan bauksit, beberapa kali Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan penghentian ekspor bahan mentah dan hilirisasi industri harus dilanjutkan. Penentuan komoditas lain yang akan dihentikan ekspor bahan mentahnya, menurut Presiden, akan dikalkulasi terlebih dahulu, terutama terkait kesiapan industrinya.

”Begitu industrinya setengah siap, enggak usah harus siap, setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan,” kata Presiden menambahkan.

Dikatakan pula, penghentian ekspor bahan mentah ini tidak berarti Indonesia sebagai negara tertutup. Indonesia tetap terbuka mempersilakan perusahaan dari negara mana pun untuk ikut membangun industri di dalam negeri, baik nikel, timah, bauksit, maupun tembaga, bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN), swasta, atau mandiri.

Hal terpenting, Indonesia menginginkan nilai tambah, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), deviden, royalti, dan kesempatan kerja ada di dalam negeri. ”Yang kita inginkan itu, masak tidak boleh. Kita akan terus,” ujar Presiden.

Pemerintah meyakinkan akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. ”Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” tutur Jokowi.

Baca Juga: Sembari Banding, Pemerintah Godok Rencana Pajak Ekspor

Secara terpisah, Program Director INDEF Esther Sri Astuti mengapresiasi kebijakan hilirisasi industri. Namun, ada beberapa hal yang perlu disiapkan supaya kebijakan hilirisasi industri ini optimal.

Ketersediaan bahan baku lokal harus dijamin. Selain itu, insentif kepada pengusaha yang mengekspor bauksit dalam bentuk jadi atau setengah jadi bisa diberikan. Hal ini bisa dilakukan dengan subsidi ekspor.

Investor yang melakukan bisnis di industri pengolahan bauksit perlu dipermudah. Impor mesin untuk pengolahan bauksit juga perlu dipermudah, selain diperlukan transfer teknologi untuk industri pengolahan bauksit. Terakhir, kawasan industri pengolahan dengan bandara dan pelabuhan perlu diintegrasikan. Dengan demikian, industri bisa mudah melakukan ekspor dan impor dalam waktu singkat.