Indonesia Abstain dalam Voting Pembekuan Rusia dari Dewan HAM PBB

Selepas hasil pemungutan suara, diketahui bahwa 93 negara mendukung resolusi. Indonesia berada di kelompok 58 negara yang memilih abstain. Sementara 24 negara menolak resolusi. Setelah hasil pemungutan suara diketahui, Moskwa mengumumkan keluar dari Dewan HAM PBB. Rusia adalah negara kedua yang dibekukan keanggotaannya dalam Dewan HAM PBB setelah Libya pada tahun 2011.

”Rusia menganggap resolusi yang diadopsi MU PBB pada 7 April untuk menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB sebagai langkah tidak berdasar hukum dan bermotif politik untuk menghukum anggota PBB yang berusaha menjalankan kebijakan domestik dan luar negeri secara independen,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.

”Dewan sekarang dimonopoli oleh kelompok negara yang menggunakannya untuk kepentingan mereka,” lanjut pernyataan itu.

Baca juga: Menkeu AS Ancam Boikot G20, Sri Mulyani Harapkan yang Terbaik

Sidang MU PBB pada Kamis pagi waktu New York atau Kamis malam WIB itu dihadiri oleh perwakilan 175 negara. Hanya 93 negara, yang dihuni 2,4 miliar dari 7,9 miliar penduduk Bumi, setuju menyokong resolusi itu. Sebanyak 24 negara berpenduduk total 2,19 miliar jiwa menolak resolusi itu. Sementara 58 negara berpenduduk total 3,21 miliar jiwa memilih abstain.

Sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022, sudah tiga kali MU PBB membahas resolusi soal Rusia. Pada sidang pembahasan resolusi tanggal 2 Maret, sebanyak 141 negara mendukung. Sementara pada sidang 24 Maret, dukungan pada resolusi berkurang satu menjadi 140 negara. Sementara jumlah yang abstain bertambah dari 35 menjadi 38 negara.

Baca juga: Kepentingan Nasional Dulu, Bela Ukraina Kemudian

Di Asia Tenggara, hanya Myanmar dan Filipina mendukung resolusi 7 April. Sisanya menolak dan abstain. Wakil Tetap Myanmar untuk PBB memang secara terbuka mengaku tidak mendukung junta yang mengudeta pemerintah pada 1 Februari 2021. Adapun junta Myanmar sangat dekat dengan Rusia.

Wakil Tetap China di PBB, Zhang Jun, menyebut naskah resolusi 7 April tidak disusun secara terbuka. Naskah itu disusun tanpa berkonsultasi dengan banyak negara. ”Dalam keadaan itu, manuver gegabah di MU PBB yang memaksa negara berpihak, hanya akan semakin mendorong perpecahan. Ini seperti menambah minyak ke kobaran api, hal yang tidak menyokong upaya peredaan konflik dan semakin melemahkan perdamaian,” katanya.

Penundaan keanggotaan suatu negara pada Dewan HAM adalah preseden buruk dan dampaknya bisa meluas. Tata kelola PBB dan sejumlah lembaga internasional akan terpengaruh oleh manuver itu.

Wakil Tetap Amerika Serikat di PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyebut resolusi 7 April kembali menunjukkan upaya kolektif meminta pertanggungjawaban Rusia. Kehadiran Rusia di Dewan HAM PBB adalah cacat yang harus dihindari.

Perlawanan Asia-Afrika

Direktur Penghubung PBB pada International Crisis Group, Richard Gowan, menyebut bahwa sidang 7 April 2022 semakin menunjukkan perlawanan Asia-Afrika pada Barat. ”Bagi banyak negara Asia dan Afrika, ada perasaan bahwa Barat tidak boleh semaunya saja meminta suara mereka untuk menghukum Rusia. AS dan sekutunya harus mempertimbangkan kerawanan pangan di Asia-Afrika gara-gara perang itu,” katanya.

Baca juga: Siap-siap Masuk Dekade Perang Dingin Ekonomi

Rusia-Ukraina memang pemasok penting bahan pangan dan aneka komoditas lain. Perang Rusia-Ukraina mengancam pasokan pangan ke banyak bangsa Asia-Afrika.

Ia menyebut, sejumlah negara khawatir bahwa manuver Barat pada Rusia akan dapat diterapkan pada negara-negara lain. Sejumlah negara juga dipaksa menanggung dampak sanksi AS dan sekutunya pada Rusia. Kini, harga aneka komoditas sudah melonjak dan mengancam kestabilan di banyak negara.

Sejumlah diplomat senior Asia membenarkan dugaan Gowan. Diplomat yang menolak identitasnya diungkap itu menyatakan, jika perlakuan sepihak terhadap Rusia dibiarkan, hanya soal waktu negara-negara lain diperlakukan seperti itu juga. Selain itu, semakin banyak negara tidak merasa kepentingan nasionalnya tercapai dengan mengikuti manuver Barat.

Zhang Jun mengatakan, laporan soal Bucha memang amat mengganggu. Meski demikian, penting untuk menyelidikinya secara independen. ”Beberapa negara, sembari lantang menyuarakan perdamaian, terobsesi membuat kelompok konfrontasi,” katanya tanpa menyebut negara tertentu.

Menurut dia, sanksi serampangan oleh AS dan sekutunya malah membebani upaya pemulihan ekonomi global. ”Orang di berbagai penjuru Bumi, khususnya di negara berkembang, harus menanggung dampak kenaikan harga minyak dan pangan,” ujarnya. (AFP/REUTERS)