Pemerintah Siapkan Pasar, UMKM Siapkan Produk Berdaya Saing

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat, jika dilihat dari katalog elektronik, per Agustus 2020, secara total ada sebanyak 57.332 produk yang tersedia. Dari jumlah tersebut, 37.365 produk (65,17 persen) merupakan produk dalam negeri, sementara 19.967 produk (34,83 persen) merupakan produk impor.

Selain melalui katalog elektronik, peningkatan peran UMKM dan produk dalam negeri dilakukan melalui aplikasi Belanja Langsung Pengadaan (Bela) untuk memfasilitasi pengadaan langsung hingga Rp 50 juta. Adapun aplikasi pengadaan langsung secara elektronik (PLSE) untuk memfasilitasi pengadaan hingga Rp 200 juta.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) Victoria br Simanungkalit menyampaikan, keberpihakan pemerintah kepada produk UMKM menjadi peluang pasar yang cukup besar. Pelaku usaha pun didorong untuk terlibat aktif dalam memanfaatkan peluang ini.

”Pasar sudah tersedia, tetapi perlu diingat ini bukan hadiah, pasar harus direbut. Pemerintah sudah memberikan ruang persaingan yang lebih adil karena mempertemukan UMKM dengan UMKM, tidak bertarung dengan perusahaan besar,” ujar Victoria, Kamis (17/9/2020).

Paparan ini disampaikan dalam webinar ”Dukungan Pemerintah dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Produk KUMKM Furniture dan Kerajinan dalam Fase New Normal Pandemi Covid-19”. Hadir pula sebagai narasumber, antara lain, Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata, Ketua Proyek Sinergi Pasar Digital (PaDi) Telkom Indonesia Kuncoro Wastuwibowo, dan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katalog LKPP Hilman Fazri.

Lebih lanjut, Victoria mengingatkan, para pelaku UMKM harus mampu bersaing dengan memproduksi barang-barang sesuai standar dan memiliki sertifikasi, bahkan sertifikasi global. Dengan begitu, tidak hanya pasar lokal, tetapi pasar global juga akan terbuka.

Untuk meningkatkan standar produk UMKM, Kemenkop dan UKM juga sedang menyiapkan factory sharing atau rumah produksi bersama. Melalui upaya ini diharapkan biaya produksi dapat lebih efisien dan produk yang dihasilkan sesuai standar.

”Kami (pemerintah) berupaya melihat harga yang kompetitif, bukan harga termurah. Kalau murah, tetapi kualitas di bawah standar, atau produk bagus, tetapi harga terlampau tinggi, tentu tidak akan dipilih. Untuk itu, UMKM harus terus berupaya menghasilkan produk yang berdaya saing,” tutur Victoria.

Baca juga: UMKM Belum Optimal Jangkau Konsumen lewat Jalur Digital

Leonard Theosabrata menyampaikan, Smesco juga terus berupaya membawa UMKM untuk naik kelas. Pembinaan berkelanjutan diberikan kepada para pelaku usaha untuk memberdayakan mereka.

Mulai dari program Kakak Asuh UMKM yang mendampingi pelaku usaha untuk masuk ke pasar digital, Smesco Labo untuk pelatihan bagi UMKM, hingga program Sparc Trade dengan menghadirkan E-Brochure yang memudahkan pelaku usaha mempromosikan produknya. Berbagai program ini bertujuan membuat pelaku UMKM mudah dalam mengadopsi digital.

”Digitalisasi muncul untuk menjadi alat memetakan basis data dan membantu pelaku UMKM mempertahankan usaha di tengah pandemi. Namun, tidak berarti meninggalkan hal-hal yang menjadi kekuatan industri kearifan lokal kita yang sangat beragam dan kaya,” ujar Leonard.

Ciptakan pasar

Kuncoro Wastuwibowo menyampaikan, pemasaran produk UMKM memang masih menjadi tantangan karena rendahnya minat pasar dan kurang bersaingnya harga produk. Maka, penting untuk tidak hanya membina dan mendampingi, tetapi bagaimana menciptakan pasar bagi produk UMKM.

Dalam dua tahun, BUMN juga sudah membangun 245 rumah kreatif dari target 514 rumah kreatif untuk pembinaan di setiap kabupaten kota di Indonesia. Melalui program PaDi, para UMKM yang dibina kemudian dibantu dari sisi logistik dan pemasaran, termasuk menghubungkan dengan platform perdagangan elektronik (e-commerce).

”Tidak hanya UMKM binaan BUMN, seluruh pelaku usaha juga terbuka untuk mendaftar dalam program PaDi. Hingga Agustus, setidaknya ada 9 BUMN yang menjadi pilot untuk menyerap produk UMKM dari target 30 BUMN pada 2020,” ujar Kuncoro.

Selain melalui mekanisme bisnis ke bisnis antara BUMN dan pelaku UMKM, program PaDi juga memberikan kesempatan menjalankan bisnis ke pelanggan, yaitu antara pelaku UMKM dengan konsumen. Layanan ini membuat pelaku UMKM yang mendaftar di PaDi akan langsung dibukakan pasar di Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia.

Tahun 2021, kata Kuncoro, PaDi UMKM juga direncanakan untuk ekspansi ke luar negeri, khsusunya ke Malaysia dan Thailand. Untuk itu, UMKM didorong agar terus meningkatkan kualitas produk sehingga lebih berdaya saing.

Hilman Fazri menjelaskan, ke depannya, produk-produk UMKM juga terus didorong untuk bisa masuk ke dalam katalog elektronik yang dilakukan dengan pembelian secara elektronik (e-purchasing). Pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional.

Baca juga: Sertakan UMKM dalam Transformasi Ekonomi

Untuk membuat produk UMKM bisa ditampilkan di katalog elektronik, harus dipastikan barang tersebut dibutuhkan oleh kementerian lembaga. Harus bersifat standar juga mengingat barang tersebut akan digunakan secara umum oleh instansi pemerintah.

”Kebutuhannya (terhadap produk UMKM) juga harus berulang karena kontrak terhadap katalog elektronik bisa sampai lima tahun ke depan. Belanja pemerintah yang kini fokus kepada UMKM diharapkan menjadi peluang yang dimanfaatkan,” ucap Hilman.