Presiden Jokowi: ”Kapal” ASEAN Harus Terus Berlayar

”Di forum, memang saya sampaikan setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru, dan di saat yang sama kita punya tanggung jawab menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog,” tuturnya kepada wartawan.

Baca juga: KTT ASEAN Dinilai Tak Cukup Mengakomodasi Problem Masyarakat Sipil

Presiden Jokowi menambahkan, dunia akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat malah dibawa ke kawasan lain dan menjadi alasan tarik-menarik kepentingan. Karena itu, ASEAN harus mampu mengelola perbedaan yang ada. ASEAN juga tidak boleh terseret arus rivalitas atau tergilas.

”Di forum memang saya sampaikan setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru, dan di saat yang sama kita punya tanggung jawab menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog. ”

Untuk itu, dunia ini memerlukan jangkar dan penetral. Peran ini yang disebut Presiden Jokowi dijalankan oleh ASEAN. ”Menjadi kontributor stabilitas, perdamaian, serta menjadi epicentrum of growth,” ujarnya.

Ditanyakan mengenai apakah sudah tepat pilihan memfokuskan isu ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sementara masih banyak tantangan riil seperti masalah Myanmar dan Laut China Selatan.

”Saya melihat jadi tugas Indonesia bersama negara ASEAN lainnya memastikan bahwa ’kapal’ ASEAN harus terus berlayar.”

Presiden menegaskan, ”Tepat, sangat tepat.” Sebab, katanya, di tengah rivalitas dan ketegangan geopolitik, dunia memerlukan poros agar tetap berputar pada jalurnya. ASEAN pun mempunyai potensi besar untuk menjadi jangkar tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata dunia dan memiliki bonus demografi, serta stabilitas politik yang terjaga. ”Saya melihat jadi tugas Indonesia bersama negara ASEAN lainnya memastikan bahwa ’kapal’ ASEAN harus terus berlayar,” tuturnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya semua pemimpin menjadi bagian dari upaya menciptakan stabilitas dan keamanan perdamaian. Selain itu, yang diperlukan adalah semua betul-betul melakukan apa yang diinginkan. Sebab, kenyataannya semua pemimpin menyampaikan keinginan yang sama tersebut. Selanjutnya, bagaimana semua pemimpin mencapai keinginan tersebut.

Pernyataan Para Pemimpin

Selain itu, dalam KTT ke-18 Asia Timur (EAS), disepakati pula Pernyataan Para Pemimpin mengenai pusat pertumbuhan. Presiden Jokowi menyebut proses menuju lahirnya Pernyataan Para Pemimpin tak mudah. Ada tarik-menarik geopolitik yang kental dan mengingatkan Presiden Jokowi pada penyelenggaraan KTT G-20 di Bali tahun lalu. “Tapi, Alhamdullilah konsesus tercapai,” ujarnya.

ASEAN sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik terus bekerja keras, berkolaborasi, dan mengajak semua pihak menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Retno menambahkan, dokumen negosiasi EAS baru bisa diselesaikan lima menit sebelum EAS dimulai. “Sekali lagi di tengah perbedaan yang tajam dan lebar, masih ada harapan (dan) optimisme untuk kerja sama dan deklarasi yang dihasilkan mengenai epicentrum of growth, manfaatnya untuk ratusan juta orang di Asia Tenggara dan beyond,” tuturnya.

Suara Negara Berkembang

Indonesia dan ASEAN juga terus merealisasikan komitmen untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang termasuk negara-negara Pasifik. Hal ini, menurut Presiden, termasuk hak untuk menyejahterakan masyarakat setiap negara melalui hilirisasi industri. Hal ini juga akan disuarakan dalam KTT G-20 di India. Presiden Jokowi akan bertolak ke India, Jumat (8/9/2023) hingga Senin (11/9/2023).

“Maka di KTT ASEAN Plus Three (APT) muncul kerja sama mengenai ekosistem EV (kendaraan listrik) dan masih banyak lagi, antara lain selama keketuaan Indonesia, pilar-pilar yang dapat mendukung, diperkuat semuanya, misal ketahanan pangan, energi, kesehatan, keuangan”

Dalam rangkaian KTT Ke-43 ASEAN dan KTT terkait, dihasilkan pula pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang didukung penuh China, Jepang, dan Korea Selatan.

Retno menambahkan, semua yang dihasilkan di KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pertengahan Mei lalu merespons kebutuhan masyarakat, mulai dari proteksi pekerja migran, proteksi anak buah kapal (ABK), jejaring desa, inisiatif satu sehat (one health initiative), hingga membangun ekosistem kendaraan listrik di antara negara-negara ASEAN. Di KTTKe-43 ASEAN ini, apa yang sudah disepakati di KTT Ke-42 ASEAN diterjemahkan dengan para mitra. ”Maka di KTT ASEAN Plus Three (APT) muncul kerja sama mengenai ekosistem EV (kendaraan listrik) dan masih banyak lagi, antara lain selama keketuaan Indonesia, pilar-pilar yang dapat mendukung, diperkuat semuanya, misal ketahanan pangan, energi, kesehatan, keuangan,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga mendampingi Presiden dalam keterangan pers menambahkan salah satu andalam dalam epicentrum of growth adalah kesepakatan kerangka ekonomi digital. “Ini masterplan yang dibuat di kepemimpinan Indonesia dimana mencakup perjanjian mengenai digitalisasi termasuk digital talent, digital ID, cyber security, dll,” tuturnya.

Baca juga: Indonesia, Myanmar, dan ASEAN

Dengan upaya tersebut, lanjut Airlangga, ekonomi digital di ASEAN yang di 2030 diperkirakan 1 triliun dollar AS bisa meningkat dua kali lipatnya. Target rencana induk ini bisa rampung 2025. “Drafting masih disiapkan dan Thailand bertugas mengikuti ini sampai 2025,” tambahnya.

Bukan Sandera

Terkait Myanmar, Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN akan melanjutkan upaya. Dalam keketuaan Indonesia, langkah yang dilakukan adalah melalui pembentukan mekanisme Troika. Namun, diakui proses menuju perdamaian memerlukan waktu panjang kendati upaya akan terus dijalankan. ”ASEAN tidak akan tersandera isu Myanmar. ’Kapal’ ASEAN akan terus maju mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran,” tutur Presiden.

Untuk itu, menurut Presiden, kepercayaan yang terbangun dan mulai muncul tampak pada 145 interaksi dengan 70 pemangku kepentingan. (INA)